Perizinan Usaha

• Nomor Induk Berusaha (NIB): Ini adalah syarat utama yang harus dimiliki perusahaan untuk mendapatkan izin berusaha. NIB dapat dibuat melalui sistem OSS.
• Akta Pendirian Perusahaan: Akta yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (untuk perusahaan berbentuk PT).
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
• Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU): Ini opsional, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah.
• Dokumen Lingkungan: Jika diperlukan, seperti UKL-UPL atau Amdal, terutama untuk usaha yang memiliki risiko lingkungan.

• Data Diri Pemilik/Pengurus Perusahaan: KTP dan NPWP pemilik atau pengurus perusahaan.
• Alamat Domisili: Alamat perusahaan yang sesuai dengan domisili usaha.

• Membuat Akun OSS: Buat akun di portal OSS (oss.go.id) dengan mendaftarkan data perusahaan dan data pengurus.
• Melengkapi Formulir Risiko: Pada sistem OSS RBA, Anda akan diminta untuk mengisi formulir penilaian risiko sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Penilaian risiko ini akan menentukan jenis izin atau persetujuan yang dibutuhkan.
• Mengisi Data Perusahaan: Isikan detail lengkap terkait data perusahaan seperti bidang usaha (sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI), alamat, jumlah pekerja, dan sebagainya.

• Risiko Rendah (NIB saja): Perusahaan yang dianggap memiliki risiko rendah hanya memerlukan NIB sebagai izin berusaha.
• Risiko Menengah (NIB + Izin): Untuk risiko menengah, perusahaan mungkin memerlukan NIB ditambah izin lainnya yang disesuaikan dengan klasifikasi.
• Risiko Tinggi (NIB + Izin dan Pengawasan Khusus): Perusahaan dengan risiko tinggi perlu mengajukan NIB, izin khusus, dan mendapatkan persetujuan tambahan serta pengawasan dari pihak terkait.

• Jika ada biaya administrasi atau retribusi yang dikenakan, pastikan untuk menyelesaikan pembayaran ini melalui platform OSS atau bank yang ditentukan.

• Setelah perizinan diterbitkan, perusahaan berkewajiban untuk mematuhi regulasi dan syarat lainnya yang berlaku sesuai jenis usaha.

Syarat Pengurusan NPWP Perorangan (Orang Pribadi)

NPWP perorangan dibutuhkan oleh setiap individu yang memiliki penghasilan di Indonesia, baik karyawan maupun wiraswasta.

Syarat Dokumen:

• KTP: Untuk Warga Negara Indonesia (WNI), salinan KTP.
• Paspor dan KITAS/KITAP: Untuk Warga Negara Asing (WNA), diperlukan salinan paspor dan KITAS/KITAP.
• Surat Keterangan Kerja atau Surat Keterangan Usaha (jika memiliki usaha sendiri).

Prosedur Pengurusan:

• Online: Daftar melalui situs resmi pajak di pajak.go.id.
• Kantor Pelayanan Pajak (KPP): Daftar langsung di KPP terdekat dengan membawa dokumen-dokumen di atas.

Syarat Pengurusan NPWP Badan Usaha

Badan usaha yang memiliki kegiatan bisnis di Indonesia wajib memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jenis badan usaha yang memerlukan NPWP mencakup PT, CV, koperasi, yayasan, dan firma.

Syarat Dokumen:

• Akta Pendirian Perusahaan: Akta yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk PT, dan akta pendirian untuk CV, yayasan, atau koperasi.
• Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU): Beberapa daerah mewajibkan dokumen ini.
• NPWP Pemilik atau Penanggung Jawab: Fotokopi NPWP perorangan dari direktur atau penanggung jawab perusahaan.
• KTP Penanggung Jawab: Fotokopi KTP dari direktur utama atau penanggung jawab perusahaan.
• SIUP atau Izin Usaha: Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (jika diperlukan, tergantung jenis usaha).

Prosedur Pengurusan:

• Daftar Melalui Online: Buat akun di situs pajak.go.id dan isi formulir yang sesuai.
• Kantor Pelayanan Pajak (KPP): Kunjungi KPP yang sesuai dengan alamat badan usaha dengan membawa semua dokumen yang disyaratkan.

• Fotokopi KTP: Kartu Tanda Penduduk pemohon yang berfungsi sebagai bukti identitas pelaku usaha.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK): Diperlukan sebagai bukti data keluarga dari pelaku usaha.
• Pas Foto Pemilik Usaha: Foto berukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
• Surat Pengantar RT/RW: Beberapa daerah mungkin mensyaratkan surat pengantar dari RT/RW setempat untuk membuktikan domisili usaha.
• Formulir Permohonan IUMK: Diisi lengkap dengan data diri dan data usaha, seperti nama usaha, alamat, jenis usaha, dan jumlah karyawan.
• Surat Pernyataan: Mengisi surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menaati peraturan yang berlaku.

• Persiapkan Dokumen: Lengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
• Ajukan Permohonan di Kantor Kecamatan atau Kelurahan: Datangi kantor kecamatan atau kelurahan sesuai domisili usaha dan ajukan permohonan IUMK.
• Pendaftaran Melalui OSS: IUMK kini dapat diajukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission). Buat akun di oss.go.id, pilih jenis usaha mikro kecil, dan isi data usaha sesuai formulir yang tersedia.
• Verifikasi dan Persetujuan: Pihak kecamatan, kelurahan, atau OSS akan memverifikasi data. Jika disetujui, IUMK akan diterbitkan dan dapat dicetak langsung.
• Pengambilan Izin: Jika mengurus secara offline, izin yang telah disetujui bisa diambil di kantor kecamatan atau kelurahan.

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP perusahaan atau perorangan sesuai dengan jenis usaha.
2. Akta Pendirian Usaha: Untuk badan usaha, sertakan akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
3. KTP Pemilik atau Penanggung Jawab Usaha: Fotokopi KTP untuk perorangan atau KTP direktur/pengurus perusahaan untuk badan usaha.
4. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU): Beberapa daerah mungkin masih mensyaratkan SKDU untuk memverifikasi lokasi usaha.

1. Bidang Usaha Sesuai KBLI: Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) harus sesuai dengan kegiatan ekspor dan/atau impor yang dilakukan.
2. Data Perdagangan: Sertakan informasi terkait jenis barang yang akan diekspor atau diimpor sesuai kategori produk.
3. Perizinan Tambahan (jika dibutuhkan): Beberapa barang ekspor/impor memerlukan izin khusus, seperti izin dari BPOM untuk produk makanan/minuman atau dari Kementerian Pertanian untuk produk pertanian.

1. Buka situs OSS di oss.go.id.
2. Buat akun menggunakan email dan identitas yang valid.
3. Masukkan data identitas pemilik atau penanggung jawab usaha, data usaha, serta jenis kegiatan usaha (ekspor, impor, atau keduanya).
4. Pastikan KBLI yang dipilih sesuai dengan jenis barang yang akan diekspor atau diimpor.
5. Pilih izin yang dibutuhkan sesuai dengan kategori barang yang akan diekspor atau diimpor.
6. Sistem OSS akan memandu dalam menentukan perizinan tambahan jika barang yang dipilih memerlukan izin khusus.
7. Setelah NIB diterbitkan, pastikan untuk memenuhi komitmen terkait perizinan tambahan (jika ada), seperti izin kesehatan, keamanan, atau perizinan sektor lain yang mungkin diwajibkan.
8. Jika semua data sudah lengkap dan disetujui, NIB akan diterbitkan dan bisa dicetak langsung melalui akun OSS.